Bertujuan antara lain untuk menyeleksi figur yang akan menjdi pemegang saham dan pengurus bank. Pengetahuan dan pengenalan akan figur calon pemilik dan pengurus bank adalah isu sensisitif. Sebab, bila tidak ada seleksi ketat melalui proses fit and proper test, salah-salah seorang penjahat (white colour crime) bisa duduk sebagai pengurus bank.Bila sampai figur atau orang tak berkompeten duduk pada jajaran pemilik atau pengelola bank,jelas akan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bank tersebut.
(2) Kewenangan di Bidang Pengaturan

Terkait wewenang lembaga pengawas bank dalam hal membuat aturan dan/atau mencabut aturan dilakukan untuk menjaga agar bank beroperasi dalam koridor prudential. Regulasi akan terus diperbaharui mengikuti perkembangan jaman. Perihal pengaturan ini, BIS menuangkan kedalam 13 Prinsip yakni BCP nomor 6 (enam) hingga 18 (delapan belas).
(3) Kewenangan di Bidang Pengenaan Saksi

Yakni kewenangan mengeluarkan dan mencabut izin bank dan wewenang membuat pengaturan dan merevisi aturan tersebut, wewenang lain yang juga penting dimiliki adalah menyelesaikan bank bermasalah dan menjatuhkan sanksi. Ini termasuk Prinsip Nomor 23 BCP. BIS menganggap wewenang ini penting karena dalam menangani bank bermasalah, kecepatan menangani masalah menjadi hal penting. Bila terdeteksi ada masalah dan/atau pelanggaran di sebuah bank, kalau tak cepat diambil tindakan akan melebar dan bukan hanya bisa membahayakan kelangsungan hidup bank itu sendiri, tapi juga bank-bank lain hingga sistem moneter di negara itu. (1). (Sumber : Bank Indonesia).